Wonosari, LPKA News Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul selenggarakan Apel Deklarasi janji kinerja bertemakan “Transformasi Sumber Daya Manusia Digital” tahun 2020, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut berlangsung di Aula Rutan Kelas II B Wonosari. Selasa (21/01/2020)
Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemankumham DIY, Wakil Bupati Gunungkidul, Ketua Ombudsman Wilayah Yogyakarta, unsur Forkopimda Kabupaten Gunungkidul, Ketua DPRD, Dandim 0730/Atau yang mewakili, Kapolres Gunungkidul, Kepala Kejaksaan Negri Wonosari/ Atau yang mewakili, serta para undangan.
Acara diawali dengan Pembacaan Laporan Pelaksana kegiatan Oleh Kepala Rutan Kelas II B Wonosari, Pembacaan Deklarasi Kinerja yang dipimpin oleh Ka Rupbasan Kelas IIB Wonosari, kemudian di lanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Kinerja tahun 2020 Oleh Seluruh Pejabat Struktural baik dilingkungan LPKA Kelas II Yogyakarta,Rutan Kelas IIB Wonosari, Bapas Kelas II Wonosari serta Rupbasan Kelas IIB Wonosari yang disaksikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Ombudsman serta Perwakilan Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
Ketua Ombudsman DIY,Budhi Masthuri yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya memberikan apresiasi atas terlaksananya Deklarasi Kinerja tersebut. Beliau juga berpesan agar Deklarasi tersebut tidak hanya sebatas ucapan saja tetapi benar-benar ditanamkan pada diri agar kinerjanya terus meningkat.
Hal senada juga di sampaikan oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. Menurutnya Deklarasi Kinerja yang diselenggarakan UPT Pemasyarakatan yang berada diwilayah wonosari tersebut merupakan sebuah tanggung jawab yang harus di laksanakan dengan penuh kesungguhan, sehingga di harapan Komitmen yang di bangun dapat mewujudkan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kedepan agar lebih baik.
Sementara Itu, Gusti Ayu Putu Suwardani selaku Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY dalam sambutannya menanggapi pernyataan dari Ombudsman dan Wakil Bupati Gunungkidul. Beliau dengan tegas akan mengawal Deklarasi Kinerja Tahun 2020 yang di selenggarakan oleh UPT Pemasyarakatan khususnya di wilayah Gunungkidul untuk tidak hanya ucapan belaka, sehingga tujuan WBK/WBBM akan tercapai.
"Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPRD dan Pemkab Gunungkidul untuk kerjsama dan dukungannya kepada kami, kami berharap untuk terus didukung agar pelayanan kami terhadap masyarakat terus meningkat." Imbuhnya.
(Sof_Humas LPKA Jogja)